Perjanjian Divestasi Ditandatangani, 51% Saham Freeport Sah Milik Indonesia

0
148 views

JAKARTA – Proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (FI) kepada pemerintah akhirnya resmi disepakati. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI, oleh Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9) sore.

Penandatanganan perjanjian yang merupakan kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX itu dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO Freeport McMoRan Inc. (FCX) Richard Adkerson dan disaksikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

“Ini adalah penandatanganan terakhir yang kami lakukan untuk transaksi divestasi ini, adalah perjanjian terakhir. Ini semua sudah mengikat, tinggal penuhi izin dokumen administrasi, dan pembayaran,” ujar Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin.

Dengan penandatanganan tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23% dan Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.

“Proses divestasi saham PT Freeport berarti sudah selesai. Setelah ini tinggal proses administrasi saja antara Freeport dan Inalum,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menurut Menteri ESDM, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX, dan akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, lanjut Jonan, Pemerintah akan menerbitkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041.

“Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun,” kata Jonan.

Mengenai izin yang akan diberikan Pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK, menurut Jonan, merupakan komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. (*/Dn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here